Pemprov DI Yogyakarta Percepat Pendataan Disabilitas Untuk Terciptanya Ekonomi Inklusif

NITENI, Yogyakarta - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X bersama Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia untuk bersinergi melakukan pendataan para penyandang disabilitas guna memperoleh administrasi kependudukan sebagai perwujudan ekonomi inklusif agar dapat cepat kembali pulih secara ekonomi karena terdampak pandemi

"Alhamdulillah Pemprov D.I Yogyakarta menyambut positif untuk saling bersinergi bersama, yang pertama melakukan pendataan para penyandang disabilitas. Dokumen kependudukan sebagai hak dasar bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses semua layanan publik dalam berbagai sector, yaitu seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, Pendidikan, berbagai insentif program usaha, program pemulihan ekonomi nasional, serta program pemerintah dan swasta lainnya. Dan yang kedua, memajukan UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, sehinga penyandang disabilitas sebagai salah satu langkah kongkret dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan diri penyandang disabilitas, yakni memberikan akses penyandang disabilitas untuk berwirausaha,"kata Angkie, saat ditemui usai bertemu Wakil Gubernur Yogyakarta.

Angkie mengatakan perwujudan ekonomi inklusif menjadi prioritas untuk didorong agar bisa diimplementasikan dengan cepat sesuai regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2019 yang didalamnya mengatur rencana induk penyandang disabilitas (RIPD) yang telah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Karena itu, Angkie mengapresiasi langkah Kementerian teknis yakni Kementerian BUMN sebagai salah satu penanggung jawab target pencapaian implementasi melalui ekosistem BUMN dalam mempercepat perwujudan ekonomi inklusif yang berdampak pada manfaat penyandang disabilitas dapat mandiri dalam sektor ekonomi

"Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN melalui ekosistem nya yang telah membantu mewujudkan ekonomi inklusif, khususnya untuk penyandang disabilitas. sebagai salah satu Langkah konkret Gerakan Sinergi Indonesia Inklusi yang diinisiasi sebagai bentuk sinergi antara pihak pemerintah, swasta, organisasi, dan juga penyandang disabilitas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Melalui sinergitas ini juga diharapkan berbagai multisektor dapat saling mendukung penyandang disabilitas mampu mengoptimalkan kemampuannya," kata Angkie

Angkie berharap melalui berbagai program yang diinisiasi oleh ekosistem BUMN, seperti pelatihan call centre, pelatihan admnistrasi dan pelatihan kewirausahaan bisa memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa meningkatkan kemampuannya untuk lebih memberdayakan kemampuan diri mereka sendiri dan keluarganya.

Sebanyak lebih dari 200 penyandang disabilitas diharapkan mampu mengatakan moment percontohan dengan pemberian kesempatan magang di perusahaan BUMN untuk mewujudkan kemandirian disabilitas dalam sektor ekonomi sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan negara.

Penulis:

Baca Juga