Pemerintah Dianggap Ugal-Ugalan Naikkan Harga Gas

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak mengaitkan ketentuan pajak karbon dengan kenaikan tarif listrik di tahun 2022.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak mengaitkan ketentuan pajak karbon dengan kenaikan tarif listrik di tahun 2022.

NITENI - Pemerintah dianggap ugal-ugalan menaikan harga gas, listrik dan menghapus premium secara serentak. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menganggap Pemerintah tidak sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga tega menaikan harga bahan energi tersebut secara berturut-turut.

"Bagaimana bisa Pemerintah menaikan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini Pemerintah dianggap ugal-ugalan, dan harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM dan listrik.

Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Karena itu PKS berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas, listrik dan BBM di awal tahun 2022.

"Masa kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG non-subsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022.

Bahkan kenaikan harga LPG non-subsidi sudah lebih dahulu ditetapkan minggu lalu di penghujung Desember 2021.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Wahyu Wicaksono

Baca Juga