Melarang Ekspor Batu Bara Sebulan

Kebijakan Pemerintah Diminta Jangan Hanya Gertak Sambal

Kebijakan Pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakkan aturan domestic market obligation (DMO).
Kebijakan Pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakkan aturan domestic market obligation (DMO).

NITENI - Kebijakan Pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakkan aturan domestic market obligation (DMO).

Pemerintah harus memperketat pelaksanaan aturan DMO agar ketentuan pelarangan ekspor batu bara ini tidak sekedar gertak sambal bagi pengusaha yang membandel.

Demikian kata Mulyanto menanggapi kebijakan Pemerintah melarang ekspor batu bara mulai 1 hingga 31 Januari 2022.

Menurut Mulyanto, kebijakan ini sudah sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dimana komoditas energi, seperti batubara, tidak dianggap sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk meningkatkan devisa negara, namun lebih pada komoditas untuk menunjang pembangunan nasional dengan berbagai multiflier efeknya.

"Karena itu Pemerintah harus konsisten, tegas dan adil. Jangan hanya gertak sambal dan loyo dalam aspek pengawasan di lapangan," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan untuk menjaga kewibawaan Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini maka perlu juga diberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi perusahaan yang melanggar.

Pemerintah jangan sekedar memberi sanksi teguran, bayar denda atau pengurangan kuota produksi bagi perusahaan yang melanggar.

"Dibuka saja ke publik perusahaan mana yang melanggar kewajiban DMO sebesar 25 persen produksi batubara tersebut. Publik perlu tahu," kata Mulyanto.

Selanjutnya 1 2 3

Baca Juga