5 Pekerja PT. PPI Milik BUMN Tuntut Pembayaran Pesangon.

5 Orang Pekerja PT. PPI Kunjungi Disnaker Jakarta Utara Tuntut Pembayaran Pesangon Dari PT. PPI (Perusahaan Perindustrian Indonesia) Atas Masa Kerja Selama 10 Tahun

NITENI, Jakarta - Sebanyak 5 orang pekerja dari salah satu perusahan milik BUMN yaitu PT. Perusahaan Perdagangan
Indonesia atau PPI yang dipekerjakan  di Pom Bensin SPBU 34.14405 Kampung Bandan, Jakarta Utara menuntut
perusahaan induk PT. PPI untuk membayarkan pesangon selama masih aktif bekerja dari 2011 – 2022 sesuai dengan Peraturan UU Tenaga Kerja Ciptaker PP No 35 tahun 2021.

5 Pekerja PT PPI yaitu Joko Budi Satriyo, Ganifuddin,
Sugiarto, Santo, dan ahli waris Alm. M. Jueni Rahman yang diwakilkan Farah Marini dan Sitti Fatmawati mendatangi Disnaker Jakarta Utara untuk melakukan negosiasi ke 3 dengan pihak PT PPI perusahaan induk tempat mereka bekerja yang dimediasi oleh Disnaker Jakarta Utara.

Melalui juru bicara 5 pekerja PT. PPI Farah Marini pemutusan hubungan kerja mereka terjadi kerena adanya perubahan status karyawan tetap ke tidak tetap. Sementara status karyawan tetap sudah mereka terima dari 2011 – 2022 namun hingga sekarang mereka belum menerima hak pesangon sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU Ciptaker PP No 35 tahun 2021, " Hari ini adalah panggilan ke 3 kami antara pekerja dan pencari kerja dimana kami datang kesini untuk meminta hak kami dimana sudah di PHK kan namun belum dibayarkan pesangonnya" jelas Farah Marini.

Sebelumnya, menurut Farah pihak Disnaker Jakarta Utara sudah melakukan negosiasi dengan PT. PPI untuk bersedia membayarkan pesangon untuk 5 pekerja tersebut sesuai dengan aturan UU Ciptaker PP No.35 yaitu sebesar Rp 50 - Rp 100 juta rupiah per orang namun ditolak PT. PPI dan hanya bersedia membayarkan sebesar Rp 15 juta  sebagai bentuk tali asih dan 4 pekerja yang masih hidup akan dikaryakan kembali.

" Sebelumnya kami sudah meminta kepada pihak pemberi kerja untuk mengacu pemberian pesangon itu ke UU CK no 35, namun sangat disayangkan pihak pemberi kerja hanya menyanggupi sebesar Rp 15 juta kepada setiap pekerja padahal kami sudah bekerja dari 2011-Februari 2022" tambah Farah.

Menurut wakil pekerja Farah Marini, dokumen-dokumen karyawan sebagai bukti sudah diserahkan ke Disnaker Jakarta Utara dan masih belum bisa menjadi jaminan diakui. Sedangkan pihak Disnaker Jakarta Utara dan PT PPI belum bisa memberikan penjelasan perhitungan Rp 15 juta atas pesangon yang hendak diberikan.

Sementara itu, pihak pekerja menjelaskan bila negosiasi 5 pekerja yang di mediasi Disnaker Jakarta Utara dengan PT. PPI berakhir buntu. Pihak pekerja akan melanjutkan kasus perselisihan ini dengan mengirim surat terbuka kepada Menteri Tenaga Kerja  Ida Fawziah.

Penulis:

Baca Juga